Alasan Pemerintah Memilih Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru

Alasan Pemerintah Memilih Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia pada Senin, 26 Agustus 2019, kemarin.

Dikutip dari www.ksp.go.id, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan studi mendalam. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Utara dan Sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelum Jokowi menetapkan kedua wilayah itu sebagai ibu kota baru, pemeritah sudah melakukan serangkaian kajian selama tiga tahun belakangan.

“Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” jelas Presiden di Istana Negara pada Senin, 26 Agustus 2019.

Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Jokowi memaparkan 5 alasan tersebut.

1/ Minim risiko bencana, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

2/ Lokasinya strategis, berada di tengah-tengah letak geografis Indonesia.

3/ Berdekatan dengan wilayah yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

4/ Telah memiliki infrasuktur yang relatif lengkap

5/ Telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hetare.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia merupakan sebuah gagasan yang telah lahir sejak lama, bahkan sejak era presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Untuk diketahui, pembangunan ibu kota baru di lokasi yang telah ditentukan tersebut bukan satu-satunya upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan di Pulau Jawa dan luar Jawa. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun industrialisasi di luar Pulau Jawa dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp466 triliun untuk mendesain dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Presiden menjelaskan bahwa pendanaan untuk menjalankan program tersebut diupayakan untuk tidak membebani APBN.

“Nantinya 19 persen itu akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN,” ujar Jokowi.


Baca Juga: