keadaan memaksa yang subjektif
Posted in: Pendidikan

keadaan memaksa yang subjektif

keadaan memaksa yang subjektif

Dalam hal terjadinya keadaan memaksa yang memenuhi unsur dua dan tiga, keadaan memaksa ini disebut “keadaan memaksa yang subjektif”. Vollmar menyebutnya dengan relative overmacht. Dasarnya ialah kesulitan memenuhi prestasi, karena ada peristiwa yang menghalagi debitur untuk berbuat. Misalnya seorang mahasiswa membeli sebuah mesin tik dari seorang pedagang, yang disanggupi untuk dikirimkan dalam waktu satu minggu. Kemungkinan kapal yang mengangkut benda itu membentur karang, sehingga harus masuk dok untuk   perbaikan. Di sini debitur mengalami kesulitan memenuhi prestasi.

keadaan memaksa yang subjektif

Dalam peristiwa ini debitur bukannya tidak mungkin memenuhi prestasi, tetapi sulit memenuhi prestasi, bahkan kalau dipenuhi juga memerlukan waktu dan biaya yang banyak. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara. Perikatan tidak berhenti (tidak batal) hanya pemenuhan prestasinya tertunda. Jika kesulitan sudah tidak ada lagi pemenuhan prestasi diteruskan. Tetapi jika prestasi itu sudah tidak berarti lagi bagi kreditur karena sudah tidak diperlukan lagi, maka perikatan “gugur” (verbal).

Perbedaan antara perikatan batal dengan perikatan gugur terletak pada ada tidaknya objek perikatan dan objek tersebut harus mungkin dipenuhi. Pada perikatan batal, objek perikatan tidak ada karena musnah, sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh debitur (sifat prestasi). Sedangkan pada perikatan gugur, objek perikatan ada, sehingga mungkin dipenuhidengan segala macam usaha debitur, tetapi tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur. Jika prestasi betul-betul dipenuhi oleh debitur, tetapi kreditur tidak menerima karena tidak ada arti     (manfaat) lagi, perikatan “dapat  dibatalkan” (vernietigbaar). Persamaannya ialah pada perikatan batal, gugur, keduanya itu tidak memcapai tujuan.

Dalam KUH Perdata keadaan mamaksa tidak diatur secara umum, melainkan secara khusus pada perjanjian-perjanjian tertentu saja, misalnya pasal 1237 KUH Perdata perjanjian sepihak, pasal 1460 KUH Perdata perjanjian jual beli, pasal 1545 KUH Perdata perjanjian tukar menukar, pasal 1553 KUH Perdata perjanjian sewa-meyewa, Karena itu, pihak-pihak bebas memperjanjikan tanggung jawab itu dalam perjanjian yang mereka buat, apabila terjadi keadaan memaksa.

Dalam keadaan memaksa pada perjanjian hibah, resiko ditanggung oleh kreditur (pasal 1237 KUH Perdata). Pada perjanjian jula beli, resiko ditanggung oleh kedua belah pihak (SEMA. No. 3 tahun 1963 mengenai pasal 1460 KUH Perdata). Pada perjanjian tukar menukar, resiko ditanggung oleh pemiliknya (pasal 1545 KUH Perdata). Pada perjanjian sewa-meyewa, resiko ditanggung oleh pemilik benda (pasal 1553 KUH Perdata).

baca juga :