Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama
Posted in: Pendidikan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama

  1. Ketua Pengadilan Agama

1)   Syarat Ketua pengadilan Agama

  • Warga Negara Indonesia
  • Beragama Islam
  • Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
  • Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
  • Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
  • Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  • Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama

2)   Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pengadilan Agama

Menurut pasal 13 Ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009, seorang Hakim Pengadilan Agama baru dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjabat sebagai Ketua berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama. Pejabat yang berwenang mengangkat hakim menjadi ketua atau wakil ketua Pengadilan Agama ialah Ketua Mahkamah Agung.

Pemberhentian dari jabatan ketua atau wakil ketua sejalan dengan pengangkatan seperti yang diatur dalam pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 yakni diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

3)   Tugas Pokok Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok Ketua Pengadilan Agama terdiri dari :

  • Mengatur pembagian tugas para hakim
  • Membagikan semua berkas dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan
  • Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perakara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara itu didahulukan
  • Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  • Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita di daerah hukumnya
  • Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan juru sita.
  1. Wakil Ketua Pengadilan Agama

1)   Syarat Wakil Ketua Pengadilan Agama

  • Warga Negara Indonesia
  • Beragama Islam
  • Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
  • Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
  • Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
  • Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  • Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 13 Ayat (2)  menyebutkan untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalamn sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan.

Sumber :

https://fgth.uk/