Posted in: Kesehatan

 Pembangunan Sosial dan Politik

 Pembangunan Sosial dan Politik

            Negara-negara terbelakang tidak hanya terbelakang dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek politik dan sosial. Negara-negara ini tidak hanya terbelakang dalam kemampuan berproduksi, tetapi juga terbelakang dan lemah dalam keseluruhan struktur masyarakat. Keterbelakangan dan kelemahan dalam struktur tersebut merupakan hambatan bagi segala usaha untuk mengembangkan masyarakat ke arah kemajuan. Karena itu, pembangunan ekonomi atau pengembangan hanya dalam salah satu bidang walaupun bidang itu sangat penting, tidak akan mencukupi dan tidak akan membawa hasil yang sesuai dengan cita-cita masyarakat tersebut. Hanya jika pembangunan diadakan secara menyeluruh (meliputi seluruh bidang kehidupan), dapat diharapkan timbulnya perubahan struktur dan bersamaan dengan itu timbullah perubahan suasana serta sikap di dalam masyarakat, yang menyebabkan terjadinya dinamika menuju perkembangan yang diharapkan (Prof. Sarbini, 2004:131).

            Khusus dalam bidang politik, baik pancasila maupun UUD 1945 telah jelas memberikan tuntutan kepada kita dan mewajibkan kita menjalankan apa yang telah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut. Dalam bidang politik, harus juga diberlakukan persaingan bebas, meskipun harus disertai peraturan-peraturan dan beberapa pembatasan tertentu. Peraturan maupun pembatasan tersebut harus bersifat dan ditekankan kepada upaya menjamin kebebasan (jadi bukan menekan kebebasan). Di samping itu fair play dan kode-kode etik harus mendapat perhatian sepenuhnya. Ketentuan-ketentuan tersebut harus berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, dalam berbagai tingkat maupun lapisan (Prof. Sarbini, 2004:129).

            Seperti pernyataan diatas tentang bermain adil (fair play), keseluruhan proses ini harus berada dalam pengamatan dan pengawasan. Pengawasan tidak berarti secara formal dan legalistik oleh eksekutif, melainkan diserahkan kepada satu-satunya cara dan sifat yang paling efektif, yaitu pengawasan sosial. Pengawasan sosial yang diekspresikan dalam bentuk pendapat umum harus efektif, sehingga pendapat umum ini melalui segala saluran (media massa, badan-badan legislatif, dan sebagainya) dapat mendorong eksekutif maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam persaingan mengadakan perbaikan. Hal ini hanya menjadi mungkin jika struktur sosial pada masyarakat diperbaiki atau dirubah dan meningkat sehingga pendapat umum yang didukung berbagai macam golongan maupun lapisan mempunyai kekuatan politik (Prof. Sarbini, 2004:128).

            Hanya orang-orang yang merasa bebas akan mendapat kesadaran dan keyakinan, bahwa ia secara penuh sebagai warga negara ikut serta dengan aktif dalam pembangunan masyarakat keseluruhan. Hanya dalam suasana yang demikian pulalah orang akan mendapat perasaan sejahtera di samping adanya peengetahuan bahwa kebutuhan pokoknya dapat dilayani. Selain itu, akan dapat menimbulkan dinamika yang merupakan dorongan kuat ke arah kemajuan yang diperlukan untuk perkembangan masyarakat (Prof. Sarbini, 2004:130).

            Suasana politik yang lebih jelas juga akan dapat membangun manusia-manusia untuk membentuk struktur masyarakat di mana masyarakat itu sendiri menjadi kekuatan untuk mengimbangi segala kemungkinan penyelewengan dan salah arah yang timbul dalam masyarakat. Masyarakat seperti inilah yang kan mampu membenahi diri dengan kekuatan sendiri, dan menjamin adanya stabilitas yang kokoh dalam suasana serba dinamis (Prof. Sarbini, 2004:130).

            Jadi yang dimaksud dengan pembangunan sosial adalah adanya keadilan, hidup berdampingan, bahu-membahu satu sama lain, adanya kebebasan dalam bersaing secara adil, dan tidak ada pihak yang kalah dan terasing (karena yang kalah atau terasing dibantu dan dibangun oleh pihak yang menang dalam persaingan untuk dapat bertahan hidup), semua ini dapat terwujud jika pembangunan sosial mel

 

ecent Posts