Pengertian Negara Hukum dan Negara Demokrasi Dan Prinsipnya

Pengertian Negara Hukum dan Negara Demokrasi Dan Prinsipnya

Pengertian Negara Hukum dan Negara Demokrasi Dan Prinsipnya

 

Menurut J.B.J.M. ten Berge:

Pengertian Negara Hukum dan Negara Demokrasi Dan Prinsipnya

Prinsip-prinsip Negara Hukum

1) Asas Legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).
2) Perlindungan hak-hak asasi.
3) Pemerintahan terikat pada hukum.
4)Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan,ketika hukum itu dilanggar. Pemerintahan harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Prinsip-prinsip demokrasi

1) Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.
2) Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak secara politik, yaitu pada lembaga perwakilan.
3) Pemancaran kewenangan. Kosentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4) Pengawasan dan kontrol. (Penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip rechstaat dan prinsip-prinsip demorasi berikut ini:

Prinsip-prinsip rechstaat

1) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.
2) Hak-hak asasi; terdapat hak-hak asasi manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
3) Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
4) Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnnya oleh hakim yang merdeka.

Prinsip-prinsip demokrasi

1) Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang, diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
2) Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintahan.
3) Keterbukaan pemerintahan.
4) Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa, (harus) diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.
5) Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.

 

Artikel Terkait :