People Smuggling dalam Konsep Pro Bono

People Smuggling dalam Konsep Pro Bono

People Smuggling dalam Konsep Pro Bono

 

People Smuggling dalam Konsep Pro Bono

Konsep Pro Bono

Penyulundupan manusia bukan lagi masalah baru yang dihadapi negara-negara di Dunia. Kebutuhan manusia akan kemakmuran membuat bisnis penyulundupan manusia ini sangat berkembang dan terbesar ketiga setelah bisnis narkotika, dan penjualan senjata. Penyelundupan manusia (people smuggling) hampir mirip dengan perdagangan manusia (human trafficking).

Perdagangan manusia berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ (act 3 Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime).

 

Pengertian penyelundupan manusia

Sedangkan pengertian penyelundupan manusia adalah aktivitas pemindahan manusia ke negara lain namun memiliki sedikit perbedaan dengan perdagangan manusia. Dalam penyulundupan manusia korban memiliki kehendak sendiri untuk diselundupkan ke Negara lain secara illegal. Sedangkan pada perdagangan manusia, korban ditipu dalam proses pemindahannya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 angka 32 Tentang Keimigrasian, penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah Negara Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Penyulundupan manusia menjadi momok yang menakutkan setiap negara di berbagai belahan dunia. Terjadinya penyulundupan manusia disebabkan karena gagalnya Negara asal untuk mensejahterakan warga negaranya, sehingga warga negaranya melakukan migrasi ke Negara yang lebih aman. Dalam sejarah manusia selalu diwarnai dengan migrasi oleh karena factor alam maupun factor buatan manusia, seperti perang. Peristiwa migrasi pernah dilakukan masyarakat Jerman pada PD I dan PD II ke negara yang lebih aman. Migrasi pula yang membentuk Negara Singapura seperti sekarang ini. Dalam perkembangan terkini, migrasi penduduk Rohingnya, Bangladesh ke Negara sekitar Asia Tenggara, dan warga Negara Suriah ke beberapa Eropa menjadi saksi bahwa migrasi masih sering terjadi karena adanya Negara gagal dalam memproteksi warga negaranya. Migrasipun menjadi lahan subur bagi orang ataupun kelompok yang menawarkan jasa penyelundupan manusia.

Tidak sedikit peristiwa penyelundupan menimbulkan dampak negative yang membuat setiap negara memutuskan bahwa tindakan penyelundupan termasuk dalam suatu bentuk tindak pidana. Hal ini dikarenakan dalam setiap usahanya, kerap kali imigran yang diselendupkan mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, bahkan kematian oleh karena perlakuan yang tidak layak dari penyedia layanan (smuggler). Melalui bergagai diskusi dan pertemuan bilateral maka hadirlah Protocol Againts The Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing The United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime dan pada tahun 2000. Negara yang meratifikasinya salah satunya adalah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009. Dalam protocol ini, dengan jelas Perserikatan Bangsa-Bangsa menghimbau agar setiap Negara yang meratifikasinya untuk turut serta memberantas kejahatan penyulundupan migrant. Sebuah contoh kasus yang pernah terjadi:

Kasus penemuan kuburan masal imigran Thailand di perbatasan Malaysia dan Thailand sekitar bulan Mei Tahun 2015. Sedikitnya ditemukan 100 jenasah yang dipercayai merupakan imigran dari Rohingnya. Pada bulan yang sama ditangkap juga 12 polisi Malaysia yang diduga melakukan praktek penyelundupan atau penjualan manusia.

Dalam keadaan ketidak berdayaan para migrant tidak boleh dibebankan pertanggung jawaban pidana (diatur dalam Pasal 5 Protocol yang sama). Hal ini oleh karena para migrant hanyalah korban daripada penindasan dan stabilitas keamanan yang rusak di negara asal. Contohnya adalah :

Contohnya

1. Imigran Rohingnya yang berasal dari Thailand yang mengalami penindasan berdimensi Ras oleh pemerintahan Thailand.
2. Imigran Bangladesh oleh karena Negara asal tidak dapat mensejahterakan warga negaranya yang dilanda krisis kelaparan, moneter dll.
3. Imigran Suriah akibat stabilitas keamanan yang terganggu akibat organisasi ISIS.
4. Imigran Yahudi yang berasal dari Jerman pada PD I dan PD II melakukan migrasi ke beberapa negara Eropa sekitar sampai ke Amerika oleh karena tekanan, penindasan, sampai pembunuhan masal yang berdimensi Ras oleh Partai Nazi yang berkuasa pada saat itu.

Dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang berlaku secara universal, maka bantuan Pro Bono yang dapat dilakukan oleh semua organisasi pengabdi bantuan hukum di seluruh dunia adalah :

1. Pada saat migrant ingin melakukan migrasi ke negara tujuan dapat diakomodir baik melalui pemberian informasi maupun keperluan administratif untuk pencarian tempat tinggal sementara ataupun tetap.
2. Pada saat migrant mengalami kasus tertentu (misalnya pelecehan seksual) oleh pihak yang menyelundupkannya, pihak pengabdi bantuan hukum berkewajiban untuk mewakilinya dalam kasus tersebut baik dalam tingkat pemeriksaan awal di kepolisian maupun di persidangan nantinya dan memberikan proteksi dari pihak-pihak yang dapat mengancam nyawanya.
3. Pada saat migrant yang telah diberikan ijin untuk menetap sementara ataupun tetap, pihak pengabdi hukum memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi hukum agar para migrant tidak mengalami bentuk diskriminasi oleh pemerintahan setempat.

Hal ini didasari oleh ketidaktahuan hukum para migrant yang berhadapan dengan permasalahan di negara asalnya. Dengan ini sudah barang tentu yang mendapatkan perlindungan hukum ini adalah para migrant yang tidak mampu membayar perlindungan hukum dari pengacara profit di negara tujuannya singgah.

 

Sumber: https://pengajar.co.id/