Rektor UGM: Impor Rektor Asing Picu Kesenjangan

Rektor UGM Impor Rektor Asing Picu Kesenjangan

Rektor UGM: Impor Rektor Asing Picu Kesenjangan

Rektor UGM Impor Rektor Asing Picu Kesenjangan
Rektor UGM Impor Rektor Asing Picu Kesenjangan

Kebijakan mengundang rektor dari luar negeri dalam rangka meningkatkan peringkat

perguruan tingginya masuk 100 besar dunia tetap akan menimbulkan kesenjangan sistem penggajian.

Karena itu, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Panut Mulyono, meminta rencana kebijakan impor rektor dan dosen asing itu dikaji lebih mendalam. Pasalnya, hal itu juga akan menciptakan masalah di internal perguruan tinggi (PT).

Seperti diketahui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)

berencana merekrut rektor dari luar negeri demi meningkatkan peringkat perguruan tinggi di Indonesia.

“Tentu saja, gaji rektor/dosen asing akan berbeda dengan rektor/dosen dalam negeri, nantinya akan muncul masalah, salah satunya tambahan anggaran untuk menyesuaikan gaji atau kenaikan gaji rektor/dosen negeri. Dengan gap (kesenjangan) yang terlalu tinggi, maka akan muncul kecemburuan kinerja,” ujar Panut Mulyono, Kamis (1/7/2019).

Setiap pemimpin PTN, ujarnya, tentu mempunyai tujuan dan upaya untuk meningkatkan peringkatnya di dunia. Tetapi, semua tergantung juga pada pemerintah pusat, sebab untuk meningkatkan riset membutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Kami sendiri sebenarnya sudah tahu cara mempercepat peningkatan peringkat dunia

. Seperti UGM misalnya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, sudah tahu. Namun semua itu, kendala utamanya adalah bagaimana kita mendanai hal-hal itu agar bisa dipercepat,” paparnya.

Begitu juga untuk kriteria yang dinilai tentang peningkatan peringkat, semisal jumlah publikasi internasional, kualitas lulusan, alumni bekerja di perusahaan bonafid, UGM sudah mampu menunjukkan kualitas bahkan ke tingkat dunia.

“Bagaimana peran serta dosen Indonesia dalam pemecahan masalah bangsa dan kontribusi ke kemajuan dunia, inikan semuanya membutuhkan fasilitas dan biaya,” lanjut dia.

“Untuk bisa membuat penelitian yang bagus, perlu alat laboratorium yang baik, dana riset yang besar, survei ilmu sosial juga butuh biaya yang besar,” imbuh Panut.

“Sebenarnya metode, cara dan lain-lain, kita [PT di Indonesia] sudah tahu dan bisa melakukan, bila ada biaya dan dananya,” kata dia.

Panut menyebutkan, masih ada kelemahan yang dimiliki oleh PT di Indonesia, misalnya struktur organisasi. Contohnya jumlah fakultas, prodi, dan departemen banyak, sehingga banyak dosen yang banyak menjabat melakukan administrasi yang tidak menguntungkan.

“Saya bisa menduga apa yang akan dilakukan rektor/dosen asing, yakni memperbaiki alat laboratorium, menyediakan alat yang canggih, jumlah profesor sedikit lalu ditambah dan lainnya,” ungkap Panut.

“Namun apakah ini bisa berjalan dengan baik? Ini harus kita pikirkan. Lalu apakah ada rektor asing yang digaji sama dengan rektor Indonesia? Kalau gaji jomplang antara profesor dan rektor asing akan menimbulkan persoalan tersendiri. Terjadi disharmonisasi lingkungan,” tegasnya.

Sementara Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sutrisna Wibawa, menyatakan bahwa persoalan meningkatkan peringkat sebuah perguruan tinggi bukan terletak pada rektor.

Menurutnya, wacana kementerian tersebut bisa dianggap sebagai tantangan percepatan bertambahnya PTN yang berkelas dunia, namun hal itu tidak mudah dilaksanakan. Memasukkan orang asing ke Indonesia perlu diikuti dengan kesiapan SDM dalam negeri.

“Bukan rektornya. Tetapi memperbanyak dosen, riset-riset bersama, kemudian mengirim mahasiswa ke luar negeri juga mahasiswa luar negeri ke Indonesia,” ujar Sutrisna.

Menurutnya, percepatan untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia dimulai lewat kerja sama internasional, dosen-dosen internasional, dan mahasiswa internasional.

 

Baca Juga :