Sejarah Peradaban Islam Setelah Kemerdekaan
Posted in: Pendidikan

Sejarah Peradaban Islam Setelah Kemerdekaan

Sejarah Peradaban Islam Setelah Kemerdekaan

Sejarah Peradaban Islam Setelah Kemerdekaan

  1. Dapartemen Agama

Sejak awal kebangkitan nasional, posisis agama sudah mulai dibicarakan, dalam kaitannya dengan politik atau negara. Ada dua pendapat yang didukung oleh dua golongan yang bertentangan tentang hal itu. Satu negara berpendapat, negara indonesia merdeka hendaknya merupakan sebuah negara “ sekuler “, negara yang dengan jelas memisahkan persoalan agama dan politik, sebagaimana diterapkan di Negara Turki oleh Mustafa Kamal. Golongsn lainnya berpendapat negara Indonesia merdeka adalah “ negara islam”. Kedua pendapat itu terlihat misalnya, sebelum kemerdekaan, dalam polemik antara Soekarno dengan Agus Salim, kemudian dengan M. Natsir di akhir tahun 1930-an dam awal 1940-an, diskusi dan perdebatan di dalam sidang-sidang BPUPKI yang mengahsilkan Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, persoalan itu juga terangkat kembali di dalam sidang-sidang konstituante hasil pemilihan umum 1955 M yang berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu kembali kepada UUD 1945. Meskipun persoalan itu belum selesai dipecahkan, tampaknya para pemimpin bangsa Indonesia sudah bergerak jauh ke dapan, memikierkan aletrnatif“, jalan tengah” dari dua pendapat. Tertentu mereka menganjurkan suatu negara yang mempunyai dasar keagamaan secara umum dan pemerintah mengakui nilai keagamaan yang positif, karena itu akan memajukan kegiatan keagamaan. Dalam kerangka itulah, departemen agama didirikan. Pengumuman berdirinya Kementerian Agama disiarkan oleh pemerintah melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi adalah seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. Rasjidi saat itu adalah menteri tanpa portfolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara (menggantikan K.H.A.Wahid Hasjim), Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi, dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. . Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah dan merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:

  1. Sekretariat Jenderal.
  2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
  3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
  4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
  5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
  6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
  7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
  8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
  9. Inspektorat Jenderal.
  10. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan
  11. Penyelanggara Jaminan Produk Halal.
  12. Pendidikan

Sebagaimana telah disebutkan salah satu tugas penting yang dilakukan departemen agama adalah menyelenggarakan, memebimbing, dan mengawasi pendidikan agama. lemabaga-lembaga pendidikan islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar di berbagai pelosok. Tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ulama atau Kiai. Untuk tingkat lanjutan, tidak ada kurikulum yang jelas pada lembaga ini. Kemajuan seorang penuntut sangat ditentukan oleh kerajinan, kesungguhan, dan ketekunan masing-masing.

Dengan berkembangnya pemikiran pembaharuan dalam islam di awal abad ke- 20, persoalan administrasi dan organisasi pendidikan mulai mendapat perhatian beberapa kalangan atau organisasi. Kurikulum mulai jelas. Belajar ubtuk memahami dan bukan sekdar menghapal, ditekankan dan penegrtian ditumbuhkan. Itulah yang dianamakn dengan madrasah. Pada umumnya, madrasah ini dibagi menjadi dua jenjang, yaitu tingkat dasar  dinamakan dengan madrasah ibtidaiyah selam 5-7 tahun dan tingkah lanjutan yang dinamakan madrsah tsanawiyah selam 3-5 tahun. Setelah indonesia merdeka, terutama selama berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama islam mulai mendapatkan perhatian lebih serius.

  1. Hukum Islam

Keberadaan lembaga peradilan agama dimasa Indonesia merdeka adalah kelanjutan dari masa kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, pengadilan agama tidak mengalami perubahan. Setelah Indonesia merdeka jumlah pengadilan agama bertambah, tetapi administrasinya tidak segera dapat diperbaiki. Para hakim islam tampak ketat dan kaku, karena berpegang pada mazhab syafi’i. Sementara itu, belum ada kitab undang-undang yang seragam yang dapat dijadikan pegangan para hakim dan pengadilan Agama dikominasi oleh golongan tradisionalis. Karena itulah, sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri ( PHIN ) dan Fakultas Syariah di perguruan-perguruan tinggi Islam didirikan


Sumber: https://blog.fe-saburai.ac.id/seva-mobil-bekas/