Posted in: Otomotif

Tugas Pokok Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tugas Pokok Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok Wakil Ketua Pengadilan Agama terdiri dari :

  • Membantu ketua dalam tugasnya sehari-hari
  • Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya
  1. Hakim

Menurut Pasal  11 Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, wajar apabila undang-undang menentukan syarat, pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah yang sesuai dengan jabatan tersebut[2].

  1. a)Pengangkatan dan syarat Hakim Pengadilan Agama

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat pada pasal 13 ayat 1 UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

  •  Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Beragama Islam
  • Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  • Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  • Sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana yang menguasai hukum Islam
  • Lulus pendidikan hakim
  • Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
  • Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 tahun
  • Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
  • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  1. b)Pemberhentian Hakim

Mengenai pemberhentian hakim, sama prosedurnya dengan pengangkatan hakim. Pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 15 ayat (1a) UU Nomor 50 tahun 2009. Undang-undang mengenai dua jenis pemberhentian. Setiap jenis pemberhentian didasarkan atas alasan-alasan tertentu yakni pemberhentian dengan “hormat” dan pemberhentian dengan “tidak hormat”.

  1. a)   Pemberhentian dengan hormat

Alasan-alasan pemberhentian hakim dengan hormat dari jabatannya yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 50 Tahun 2009, karena:

  • Atas permintaan sendiri secara tertulis
  • Sakit jasmani atau rohani terus menerus
  • Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan agama dan  67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama
  • Tidak cakap dalam menjalankan tugas.
  1. b)    Pemberhentian Tidak Hormat

 Alasan-alasan pemberhentian hakim tidak dengan hormat dari jabatannya   yang diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 50 Tahun 2009, karena:

  • Dipidana penjara  karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  • Melakukan perbuatan tercela
  • Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas  pekerjaannya selama 3 bulan
  • Melanggar sumpah atau janji jabatan
  • Melanggar larangan rangkap.

Menurut Pasal 17, Hakim tidak boleh merangkap menjadi:

  • Pelaksana putusan pengadilan
  • Wali pengampu, dan jabatan yang berkaitan dengan suatu perkara yang  diperiksa olehnya
  • Pengusaha
  • Tidak boleh merangkap menjadi penasihat hukum.

Sumber :

https://urbanescapesusa.com/